Kadisdik Banjarmasin Resmi Tersangka

  • Bantuan DAK non DR pendidikan

Selasa, 26 Februari 2008

Dilaporkan: Mahdan Basuki

BANJARMASIN- Kejaksaan Tinggi Kalsel resmi menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Drs H Iskandar Zulkarnain, dan Kasubdin Sarana Disdik, Abdul Muchlis, sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyimpangan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Dana Reboisasi (DR) bidang pendidikan.
Ditetapkannya kedua pejabat Disdik itu sebagai tersangka, setelah berkas kasus bantuan DAK non DR untuk 68 sekolah dasar di Banjarmasin 2007 itu resmi dilimpahkan Tim Jaksa Intel kepada Tim Jaksa Penyidik pidana khusus (pidsus), Senin (25/2).iskandar-zulkarnain.jpg
“Berdasar ekspose terakhir (kemarin) dan hasil kegiatan penyelidikan (jaksa intel) sudah terdapat satu indikasi kuat bahwa penyaluran bantuan DAK non DR bidang pendidikan 2007 di Banjarmasin terjadi penyimpangan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Abdul Muni ketika ditemui, Senin (25/2) di kantornya.
Abdul Muni yang didampingi Kasi Ekonomi dan Moneter Intelijen Kejati Kalsel, Fakhruddin menjelaskan bahwa proses kasus bantuan DAK non DR itu telah dinaikkan ke tingkat penyidikan.
“Seiring ditingkatkan proses pemeriksaan kasus itu, kita (Kejati) telah menetapkan Kadisdik (Iskandar Zulkarnaen) termasuk Kabidnya (Abdul Muchlis) sebagai tersangka dalam kasus itu,” tegas mantan Kajari Tanjung Perak, Surabaya ini.
Surat penetapan sebagai tersangka bagi kedua pejabat teras lingkup pendidikan Banjarmasin tersebut telah ditandatangani Kajati Kalsel Zulkarnaen, kemarin.
Terkait adanya penetapan tersebut, kata Muni, dalam waktu dekat tim jaksa penyidik kembali memanggil Iskandar dan Muchlis untuk diperiksa sebagai tersangka.
“Kemungkinan dalam minggu-minggu ini kita kembali memanggil mereka (Iskandar dan Muchlis) sebagai tersangka. Yang jelas, kasus ini terus berlanjut,” ujarnya.
Apakah Kejati nantinya melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, Muni mengaku belum waktunya. “Masih terlalu dini, kalau membicarakan masalah itu (penahanan). Karena sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan,” ujar Muni.
Terkait informasi bahwa ratusan juta rupiah yang terkumpul dari kepala sekolah telah dikembalikan dikembalikan ke kas negara melalui Bank Pembangunan Daerah, kata Muni bukan berarti menghapus perbuatan pidana dalam kasus tersebut.
“Walaupun dikembalikan (uangnya) tidak menghapus perbuatan pidananya. Akan tetapi, kalau uang yang menjadi kerugian negara itu dikembalikan maka dalam tuntutan kasusnya itu tidak lagi dibebankan untuk mengembalikan uang kerugian negara,” jelas Muni.
Ia berharap kepada seluruh jajaran kejaksaan di Banua untuk melakukan pemeriksaan terhadap bantuan DAK non DR bidang pendidikan di kabupaten/kota.
“Karena ini sudah menjadi target Kejaksaan Agung kita telah mengirim surat himbauan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri di daerah untuk memeriksan bantuan DAK ini,” kata Muni.

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s