Uang Terimakasih dan Seruan Anti Setoran

  • Renungan untuk Para Koruptor

Minggu,2 Maret 2008

Oleh: hari tri widodo

PERHATIAN pembaca terhadap kasus korupsi ternyata tak kalah dengan mereka yang banyak mempelototi berita esek-esek dan gosip. Bahkan pembaca yang memiliki perhatian lebih, rela meluangkan waktu untuk berinteraksi melalui hotline pengaduan ataupun menelepon langsung ke redaksi.
Saking jelinya, ada juga pembaca yang menyoroti pilihan kata media dalam menuliskan kasus korupsi. Seorang penelepon yang mengaku pembaca Metro sempat protes dengan kata ‘korupsi berjamaah’ yang sekarang banyak digunakan sejumlah media.
“Koq seperti kegiatan keagamaan saja. Mungkin ada kata lain yang lebih pas,” pinta sang bapak melalui telepon.
Setelah dijelaskan maksud dari kata-kata yang hanya ada di koran tersebut, sang bapak yang mengaku pensiunan PNS ini akhirnya bisa memahami. Dan kemudian, serangkaian kisah main mata yang selama ini lazim terjadi di lembaga pemerintahan justru keluar dari mulutnya.
Sekitar, 10 menit bercerita, sang bapak itupun kemudian menyudahi telepon seraya berpesan agar namanya jangan dipublikasikan.
Entah masih berhubungan atau tidak? Beberapa saat setelah menutup gagang telepon, ketika membuka sebuah situs dakwah di internet, ada sebuah renungan dari seorang ustadz kondang Indonesia, lagi-lagi tentang korupsi. Isinya cukup menarik, dan berhubungan dengan telepon yang baru saja masuk ke redaksi.
Di Akhir renungan, sang ustadz mengaku sedih dengan kondisi di Indonesia, karena saat ini mulai dari jalan raya sampai di kantor- kantor pemerintah, setiap hari manusia justru menumpuk dosa, dari perbuatan korupsinya dan bukan menumpuk pahala. Sebuah renungan yang cukup mendalam bila dibaca benar-benar.
Kembali ke sang bapak yang menelepon. Permintaan tak mencantumkan berjamaah tersebut, sah-sah saja walau media sepertinya susah mencari padanan kata untuk menjelaskan aksi korupsi secara massal ini.
Bagaimana tidak, di negeri ini memang berjangkit penyakit korupsi secara bersama-sama. Sejumlah lembaga harus berhadapan dengan hukum karena dana fiktif ataupun mark up yang dinikmati secara bersama-sama.
Pun demikian halnya di Banjarmasin, pengungkapan kasus korupsi masal (melibatkan lebih dari satu pelaku, Red) terus berlangsung. Mulai dari Kasus Dana Siluman jilid I, dilanjutkan Dana Siluman Jilid II, kemudian kasus pengembangan Bandara Syamsudin Noor dan Sentra Antasari.
Yang terakhir, kejaksaan juga membidik kasus dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Dana Reboisasi (DR) Bidang Pendidikan.
Kasus yang menjerat Kepala Dinas Pendidikan (kadisdik) yang sudah ditetapkan kejaksaan tinggi (kejati) sebagai tersangka ini langsung menarik perhatian masyarakat. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan pendidikan, justru tersandung kasus yang ‘tidak mendidik’.
Dua pejabat disinyalir mendapat uang terimakasih Rp 390 juta dari kepala sekolah. Kasus berawal dari bantuan DAK non DR sebesar Rp 250 juta per Sekolah Dasar/MI yang diprioritaskan untuk membangun fasilitas atau peremajaan bangunan serta penunjang pendidikan lainnya.
Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening kepala sekolah, dengan maksud agar tidak ada potongan dari instansi vertikal, sebagaimana disinyalir terjadi selama ini. Namun, setelah dana diterima kepala sekolah, mereka kemudian sengaja menyisihkan Rp 6 juta untuk pejabat di Disdik Kota.
Sebenarnya tak hanya di Banjarmasin saja. Sejumlah daerah juga menerima dana DAK non DR. Tapi, entah mengapa tak terdengar adanya pengusutan ataupun pemeriksaan penyaluran dana tersebut.
Mencoba berprasangka baik, semoga saja memang tak ada potongan ataupun uang terimakasih kepada kepala dinas-kepala dinas yang lain, dan bukan karena penegak hukum yang mandul.
Bersalah tidaknya pejabat penerima uang terimakasih memang masih harus ditunggu hasilnya di pengadilan nanti. Hanya saja sebagai peringatan bagi pejabat dan instansi lain, model-model suap, sogok ataupun basa-basi materi ini perlu diberantas, termasuk mereka yang ada dalam korps penegak hukum, agar tidak tersandung kasus serupa.
Bila semuanya dipandang sah-sah saja, bukan korupsi berjamaah yang pantas kita sebutkan untuk berbagai perilaku semacam ini, tapi korupsi sistematis. Sistem memang memberi peluang, kelonggaran dan keluasaan untuk saling menutupi dan saling memahami adanya penyipangan.
Bercermin dari kasus yang dialami kadisdik, menjadi menarik ketika membaca judul berita sebuah media di Bandung beberapa hari lalu. “Jangan Pernah Setori Saya.”
Di tengah berbagai sorotan dan cibiran masyarakat pada sejumlah lembaga yang dianggap melakukan banyak penyimpangan, Kapolda Jawa Barat yang baru, Irjen Pol Susno Duadji, seolah melawan arus dan menyerukan pada anggotanya agar tidak ada lagi setoran-setoran ke dirinya.
Bahkan secara khusus Susno memanggil seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari pangkat AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan bersama.
“Artinya, saya sebagai pimpinan jangan korupsi. Bentuknya macam-macam, seperti mendapat setoran dari bawahan, setoran dari pengusaha-pengusaha, mengambil jatah bensin bawahan, atau mengambil anggaran anggota saya. Oleh karena itu, saya tidak akan minta duit dari dirlantas, direskrim, atau kapolwil. Tidak juga mengambil anggaran mereka, atau uang bensin mereka,” tegasnya.
Orang nomor satu di jajaran Polda Jabar yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) ternyata mengakui terus terang bila setor menyetor sudah menjadi budaya dalam birokrasi di negeri ini.
Untuk memperlancar urusan, mendapat fasilitas atau bahkan melanggengkan kekuasaaan, setoran ke atasan menjadi hal yang sering terjadi. Padahal menurutnya hal ini merupakan korupsi.
Diakui atau tidak, upeti ala zaman Majapahit ternyata masih berlangsung secara periodik dan hal ini dianggap sebagai sebuah kewajaran sehingga terkesan masal. Mungkin pula inilah yang disebut ustadz sebagai menumpuk dosa setiap hari. Walahualam.
Lain di Bandung lain di Banjarmasin. Semoga saja apa yang dilakukan kapolda Jabar ini bisa mengilhami pejabat di daerah ini, agar tak ada lagi uang terimakasih, uang setoran, uang upeti atau uang apapun sebutannya, yang sebenarnya merupakan hak rakyat.***

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s